“Explaining a joke is like dissecting a frog. You understand it better but the frog dies in the process.”

– EB White

Ketika sebuah lelucon perlu dijelaskan, konon itu akan mematikan kelucuannya. Barangkali begitu juga dengan air mata. Nilai keharuannya hilang ketika air mata yang jatuh harus dijelaskan duduk perkaranya. Kendati demikian, terkadang penjelasan memang diperlukan demi titik terang.

Sebuah artikel beredar di Facebook dan sampai ke saya via WA. Artikel tersebut menyebutkan bahwa air mata saya pada pertemuan di Kemenkeu 17 Maret lalu harusnya jatuh karena rasa jengkel, karena perubahan tarif royalti yang disahkan di Per-1/2023 itu tak lain merupakan pembiaran kebodohan yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan jajarannya. Ada sentimen kekecewaan yang tergambar jelas di artikel itu, sentimen yang saat ini dirasakan banyak orang terhadap Kemenkeu, khususnya kepada para pejabat pajak dan bea cukai.

Di kalangan pekerja seni sendiri, perubahan tarif PPh 23 ini memang memancing beragam reaksi, yang secara umum terbelah dua. Menyambut baik dan tidak. Yang menyambut baik tentunya fokus kepada angka yang turun signifikan, dari 15% menjadi 6%. Angka 6% diperoleh dari tarif PPh 23 atas royalti yang diatur dalam UU PPh, yakni: 15% dikalikan 40%. Formulasi baru inilah yang menjadi hak yang dapat digunakan para Wajib Pajak berprofesi pekerja seni—jika yang bersangkutan: (1) perorangan, bukan badan usaha (2) berpenghasilan di bawah 4,8 M/tahun (3) tidak melakukan pembukuan (4) menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) penggunaan NPPN kepada pihak pemotong PPh. Untuk mendapatkan BPS, kita harus terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan penggunaan NPPN ini ke DJP—sebuah prosedur sekali setahun dan dilakukan dalam tenggat 3 bulan pertama pada tahun pajak yang bersangkutan (dapat dilakukan secara online).

Bisa dibilang, Per-1/2023 ini berdampak di hulu, pada saat penerimaan royalti masuk. Di hilir, saat kita melakukan perhitungan SPT tahunan, ada NPPN. Lantas, berapa NPPN profesi pekerja seni saat ini? Ada di angka 50% (artikel itu menulis 40%. Angka 40% sesungguhnya merupakan formulasi perkalian PPh 23 (–> hulu), bukan persentase NPPN (–> hilir). Dengan menggunakan NPPN ini, dari total pendapatan royalti yang kita peroleh, hanya separuhnya menjadi objek pajak. Sejak 2017, praktik penggunaan NPPN 50%  cukup marak dilakukan para pekerja seni. Namun, sesungguhnya dasar hukumnya baru Surat Dirjen Pajak (S-639/PJ.03/2017) kepada internal DJP. Jadi, Per-1/2023 ini memberikan kekuatan hukum untuk penggunaan NPPN 50% terhadap pendapatan royalti penulis.

Sebagai penulis buku dan penulis lagu, saya terhubung ke dua industri. Buku dan musik. Sejak lama saya dan kawan-kawan dari dua sektor tersebut menyimpan ganjalan dengan pajak royalti 15% yang kami rasa terlalu tinggi. PPh 23 tarif 15%, yang berlaku juga untuk dividen, bunga, hadiah, dan penghargaan, menurut hemat saya tidak selaras dengan royalti di bidang seni yang lebih mirip ke pekerjaan bebas dan bersifat pendapatan aktif ketimbang pasif. Tanpa menerapkan NPPN, beban pajak semakin tinggi, khususnya bagi para pekerja seni yang tidak melakukan pembukuan, yang saya yakin jumlahnya mayoritas.

Pada tahun 2015 terbitlah Per-17/PJ/2015 yang memutuskan NPPN 50% bagi para pekerja seni. Namun, sosialisasi yang belum efektif membuat banyak pekerja seni tidak ngeh tentang NPPN ini hingga luput memanfaatkannya. Barulah ketika isu royalti berembus keras tahun 2017, akibat tulisan protes Tere Liye menjadi pembahasan nasional, tata cara dan mekanisme pajak royalti ini menjadi lebih terang bagi masyarakat.

NPPN 50% menjadi semacam plester yang “lumayan daripada nggak ada”. Bagi saya culprit terbesar tetap PPh 23 bertarif 15%. Dari hasil diskusi dengan para pejabat pajak, saya jadi mengetahui bahwa mengubah tarif PPh ini pekerjaan sulit karena harus mengubah UU, membutuhkan persetujuan DPR, dsb. Jadi, kembali ke penjelasan air mata, rasa haru saya timbul karena akhirnya ada opsi baru yang dapat mengatasi tingginya tarif PPh di hulu bagi WP pekerja seni, yakni formulasi penghitungan baru PPh 23 hingga ekuivalen menjadi hanya 6%. Angka ini menurut saya lebih pas dengan nature royalti pekerja seni yang memang lebih cocok digolongkan sebagai pendapatan aktif.

Yang dijelaskan panjang lebar dalam artikel itu adalah skenario lebih bayar secara umum. Betul, semua WP menghindari situasi lebih bayar, meski PMK-39 tahun 2018 menyatakan bahwa WP perorangan lebih bayar hingga 100 juta dapat diproses dengan Pengembalian Pendahuluan yang hanya butuh 15 hari kerja. Selain itu, WP yang sudah memproyeksikan tidak bakalan terutang PPh, karena PPh-nya yang telah dipotong lebih besar dari PPh yang akan terutang, dapat meminta Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke KPP.

To be fair, saya belum pernah lebih bayar, jadi saya tidak bisa menilai kemudahan maupun kesulitan proses itu semua. Yang jelas, dalam keluh kesahnya, beliau seperti lupa bahwa dengan tarif 15%, potensi lebih bayar itu otomatis lebih tinggi. Yang artinya, di angka 6% sebagaimana yang ditetapkan di Per-1/2023, risiko tersebut turun lebih dari separuhnya. Apakah risiko itu hilang sama sekali? Mungkin belum, bergantung situasi tiap-tiap WP. Tapi, adakah perbaikan? Jelas ada.

Setiap pekerja seni punya gambaran ideal masing-masing atas pajak royalti ini. Per-1/2023 tentunya belum menjawab ketidakpuasan semua pihak. Opini umum yang beredar saat ini antara lain:

1. 6% masih terlalu tinggi, harusnya 1-3%. Argumentasinya adalah, agar sama atau mendekati pajak UMKM. Penulis berhak atas angka ini karena penulis adalah profesi penting yang selama ini diabaikan pemerintah. Plus, banyak penulis yang sengsara di hari tua karena tidak bisa disejahterakan pendapatan royaltinya.
2. Pajak royalti harus menjadi final seperti pajak UMKM. Selama tidak final, sama saja bohong. Tetap merugikan. Argumentasinya, penulis sudah dirugikan besar oleh pembajakan. Penulis telah gagal dilindungi pemerintah, oleh karenanya berhak mendapatkan keringanan pajak.

Semua opini itu valid, meski saya tidak seluruhnya bersepakat. Problem saya dengan argumentasi tersebut adalah:

1. Semua profesi di muka bumi ini pasti ada pentingnya. Semua profesi di muka bumi ini pasti ingin bisa membayar pajak sekecil mungkin. Namun, alasan sentimental semacam itu saya rasa bukan basis objektif di mata pajak. Jika ingin berlomba paling penting sekaligus paling sengsara, semua profesi tak akan kehabisan bahan untuk melukiskan profil kemuliaan dan kesengsaraan masing-masing. Saya kurang sreg dengan paham “We’re above” dan “We’re victims”. Kesulitan finansial masing-masing individu pun punya banyak faktor, antara lain manajemen keuangan, ketidakberesan kontrak kerja, dsb. Bukan melulu soal pajak.
2. Mengubah pajak royalti menjadi final membutuhkan perombakan UU. Jalan yang terjal, meski tidak mustahil. Namun, yang lebih penting, membutuhkan argumentasi kuat dan logis dari semua aspek untuk mendukung mengapa harus final. Jika hanya karena dirugikan pembajakan, saya rasa masih kurang pas. Pembajakan merugikan tidak hanya penulis, tetapi juga penerbit. Penanganannya bergantung dari banyak sekali pihak—Humkam, Kominfo, Kepolisian, market place, lapak buku daring/luring, kesadaran pembaca, dsb. Jika kemudian kompensasi atas kelalaian banyak pihak itu ditumpahkan ke satu pihak, yakni Ditjen Pajak, apakah benar proposional? Apakah tepat sasaran?

Beberapa waktu lalu, teman-teman yang bergerak di bidang penyelenggara pameran sempat mengeluhkan PMK 174 tahun 2022 yang dirasa memberatkan. Setelah diadakan dialog antara Kemenkeu dengan pihak Asperapi, ketentuan itu diubah. Begitu pula dengan PMK 210/PMK.010/2018 tentang e-commerce yang dianggap memberatkan pelaku perdagangan online, setelah diadakan dialog dan ditelaah, peraturan itu dicabut. Dari kedua kasus itu, saya menilai bahwa jika memang masuk akal dan didukung argumentasi solid, bukannya tidak mungkin peraturan bisa diubah, bahkan dalam waktu relatif singkat.

Jadi, apakah masih ada ruang untuk perjuangan selanjutnya? Tentu ada. Saya pribadi merasa belum puas dengan angka penentu kami di hilir, yakni NPPN 50%, Menurut saya angka itu masih ketinggian. Mengapa? Pertama, penulis adalah profesi self-employed. Kami tidak mendapat tunjangan kesehatan, asuransi, THR, dan fasilitas lain yang umumnya didapatkan karyawan. Kami harus menanggulangi semua kebutuhan itu sendiri. Kedua, royalti dibayarkan per kuartal, atau per semester, bukan bulanan seperti gaji. \”Gajian\” kami cuma terjadi dua hingga empat kali setahun. Jika tidak ada pemasukan dari tempat lain, kondisi itu cukup menantang bagi cashflow. Ketiga, penulis tidak bekerja dengan sistem cash & carry. Ibarat petani yang menanam benih dan menuai hasilnya beberapa bulan kemudian, demikian juga penulis buku. Saya membutuhkan 6-9 bulan untuk menghasilkan draf pertama sebuah novel, belum menghitung waktu riset, penyuntingan, produksi, dsb. Sementara kebutuhan hidup berjalan terus pada masa itu.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut saya NPPN yang ideal bagi penulis (meliputi pekerja seni) adalah di rentang 25%-30%. Mungkin saja ada yang berargumen, lantas bagaimana dengan artis-artis yang bergelimang kemewahan? Apakah mereka pantas mendapatkan NPPN segitu? Lagi-lagi, jika yang dicari profil kesuksesan dan kesengsaraan, tidak akan habis-habis kita beradu bahan. Saya hanya ingin menemukan persepsi yang eye-to-eye dengan perpajakan, yang proporsional, yang terjustifikasi oleh nature pekerjaan yang saya tekuni dan jalani selama ini. Lagipula, yang kita bicarakan di sini adalah WP perorangan, yang belum melakukan pembukuan. Biasanya, di angka pendapatan tertentu, para WP perorangan ini sudah beralih ke badan, membuat PT atau CV, lalu mendapatkan perlakuan dan peraturan layaknya badan usaha. Sebuah upaya yang legal dan bisa ditempuh jika mau, karena merupakan fasilitas sah.

Bila ingin melibatkan Ditjen Pajak untuk melawan pembajakan, barangkali yang bisa dilakukan adalah menuntut agar sebagian hasil pajak royalti dialokasikan sebagai dana untuk penumpasan pembajakan. Earmark seperti itu membuat pekerja seni jadi punya posisi tawar lebih baik untuk menuntut hasil, karena jelas-jelas kita telah “menyumbang” dana strategis untuk perjuangan itu.

Malam itu di Gedung Kemenkeu, saya memang tidak menangis karena jengkel. Kendati demikian, rasa haru sejatinya pun datang dan pergi. Setelahnya, ada pe-er di depan mata. Peraturan perpajakan yang masih bisa lebih baik untuk pekerja seni. Perjuangan melawan pembajakan yang jauh dari usai. Namun, saya tetap mengapresiasi perubahan ini sebagai gestur ke arah angin yang lain lebih baik. Terlepas gonjang-ganjing melibatkan Rubicon, moge, atau apa pun, kewajiban adalah kewajiban. Dan, saya tetap ingin melaksanakan kewajiban pajak saya sebaik mungkin. Seiring dengan itu, mari terus berupaya bersama menuju perbaikan.

Foto: Dokumentasi pertemuan Kemenkeu, 17 Maret 2023.