Berargumen panjang lebar lewat medium seperti Twitter tidak pernah menjadi cara berkomunikasi favorit saya. Keterbatasan karakter sering menenggelamkan konteks dan membuat pesan kita yang sesungguhnya tak tersampaikan dengan utuh, atau malah terpotong-potong. Ketidaklengkapan itu berisiko kesalahpahaman, kesimpulan setengah matang, atau bahkan dimanfaatkan.

Demi melengkapi sebuah cuitan yang saya unggah saat menonton streaming debat Pilkada DKI pada malam tanggal 10 Feb 2017, maka saya membuat tulisan ini.

Saya ingat, pada debat final malam itu, Paslon 1 mengungkapkan pendapatnya tentang Paslon 2 yang punya kebiasaan bicara kasar bahkan melakukan kekerasan verbal. Juga pada debat-debat sebelumnya, baik Paslon 1 dan 3 berulang kali menggarisbawahi kelemahan Paslon 2 perihal karakternya yang meledak-ledak. Di medsos juga sama, opini yang dibangun menggunakan repetisi kata kunci seputar arogan, kasar, keras, menakut-nakuti, dan seterusnya. Paslon 2, seperti terseret dalam arus sama, menegaskan pada beberapa kesempatan bahwa sang cagub sedang belajar untuk berubah, mulai santun, mulai menahan diri.

Good manner, politeness, gentleness, word-savvy, were suddenly put in such high pedestal. Di situlah saya terusik. Dan, di situlah saya bercuit:

Sebagai pembayar pajak, saya menyerahkan sebagian hasil jerih payah saya kepada negara untuk dijaga dan dimanfaatkan. Ada jutaan pembayar pajak dan ratusan juta orang yang bergantung kepada pemakaian uang negara. Apakah saya lantas membutuhkan pengelola yang santun?

Saya ambil contoh tempat tinggal saya. Tangerang Selatan. Saya tidak punya kesempatan harian menyapa ‘selamat pagi’ atau curcol kepada walikota Tangsel pada break makan siangnya, bahkan sampai hari ini saya belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Tapi, saya bergaul setiap hari dengan hasil kerjanya. Ketika jalan di depan kompleks mulus atau bolong, ketika trotoar hancur, ketika tiang listrik yang berdiri terlalu dekat ke jalan raya tumbang ditabrak truk hingga listrik dan jaringan internet padam, di situlah saya berinteraksi dengan kinerja beliau.

Warga seperti saya tidak membutuhkan kesantunan walikota yang tersenyum mengayomi hingga hati ini sejuk di tengah padamnya listrik, saya butuh ia bekerja menanggulangi masalah. Saya tidak perlu tahu berapa kali walikota saya beribadah umroh, tapi ketika saya melihat ada pengaspalan jalan, saya tahu ia menjalankan tugasnya. Saya tidak perlu tahu suku bangsa pejabat dinas lingkungan yang melayani saya, tapi ketika terjadi penumpukan sampah di jalanan, maka saya akan mempertanyakan komitmennya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam arena politik, mencari kelemahan lawan adalah wajar. Apa pun yang berpotensi melemahkan, penting atau tidak penting, relevan atau tidak, bisa dimanfaatkan dan diolah. Seumpama torehan Stabillo, sesuatu bisa diwarnai berulang-ulang hingga berubah menjadi masalah besar dan mencolok. Namun, jika saya kembali ke posisi sebagai warga, apa sebenar-benarnya tuntutan saya kepada seorang pelayan masyarakat? Sederhana saja. Di atas yang lain-lain, nomor satu adalah bersih.

Lalu, di manakah posisi kesantunan dalam skala prioritas itu? Jujur, saya tidak tahu. Saya bahkan mempertanyakan fungsi kesantunan bagi warga yang ketemu dengan pejabat kotanya saja jarang. Saya juga jadi mempertanyakan mereka yang mengelu-elukan kesantunan sebagai kriteria sebegitu penting hingga layak dijual saat kampanye. Mungkin saya baru akan berubah pikiran kalau satu hari saya menemukan jalan-jalan bolong tidak perlu lagi ditambal dengan kerikil dan aspal, tapi cukup pakai kesantunan.

Apakah Ahok seratus persen bersih? Saya tidak punya kapasitas menjawabnya. Coba saja googling soal Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, kasus Bukit Duri, maka akan ada sejumlah argumen dan data yang menunjukkan bahwa pemerintahan DKI disinyalir melakukan penyelewengan, dan ada sejumlah argumen dan data lain yang menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut disitir oleh pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan pemerintahan DKI. Sama seperti kalau kita googling soal alasan Anies Baswedan diberhentikan jadi menteri. Akan ada dua sisi cerita, bahkan lebih. Mana yang benar? Saya tidak tahu, dan tidak akan berpura-pura seolah saya tahu.

Banyak “detektif partikelir” di jagat maya yang tekun membongkari data dan fakta, kemudian membagi-bagikannya di media sosial. Kalau ternyata penyelidikan itu berakhir sesuai dengan dugaan dan harapan mereka, saya ikut berbahagia. It means all their expenditures were in a rightful path of pursuing the truth, in which I will highly respect and appreciate. Apalagi kalau sepotong cuitan saya bisa menambah semangat membongkar kebobrokan Pak Ahok (atau menambah semangat mereka yang ingin menunjukkan sebaliknya), saya sungguh merasa tersanjung.

Terus terang, saya tidak punya kapasitas menelisik semacam itu, dan tidak akan bersikap seolah-olah saya punya. Selama kesanggupan kita baru sebatas bertukar tautan berita dan meme dari sana-sini kemudian menggelontorkannya di linimasa, kita harus akui bahwa itu tidak lebih dari sekadar melampiaskan hasrat untuk menjadi pihak yang lebih benar. Saya, sebagaimana banyak warga lainnya, memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain yang sudah menyita banyak waktu hingga saya harus menyerahkan kepada mereka yang berwenang untuk menanganinya. Kita akan lihat siapa yang kelak akan terseret ke ranah hukum.

Andaikan Pak Ahok betulan terjegal kasus korupsi, saya rasa kesimpulannya pun tidak rumit-rumit. Ya, artinya dia tidak bersih. Citra anti-korupsi yang ia bangun bertahun-tahun sepanjang kariernya akan luluh lantak. Omongan Pak Ahok sebelumnya menjadi kemunafikan belaka. Sama halnya dengan para koruptor yang sekarang di bui padahal dulu di teve tegas mengatakan “Tidak!” kepada korupsi.

Jangan pikir saya tidak suka kesantunan. Kesantunan adalah kualitas yang mempesona, menenangkan, dan pada kadar dan konteks tertentu, kita butuh kesantunan sebagai salah satu keterampilan hidup bermasyarakat. Namun, saat  hujan turun semalaman dan rumah Anda ditelan banjir akibat sungai pampat oleh sampah, masih mampukah Anda mengingat kesantunan walikota, gubernur, bapak-ibu Pemda? Sebaliknya, saat Anda dimampukan menghirup kopi pagi dengan tenang tanpa harus mengungsi di perahu karet, masihkah Anda mempermasalahkan ketidaksantunan?

Juga jangan berpikir bahwa kita tidak boleh mendamba pelayan masyarakat yang bersih sekaligus santun. Jelas boleh. Syukur-syukur kalau dapat, tentu itu jadi berkah bagi kita semua. Tapi, saya pribadi tidak akan mempaketkan keduanya sebagai syarat kombo yang mutlak. Ketika menyangkut hajat hidup jutaan orang, kita harus jernih memilah mana kriteria yang mendesak dan tidak. Boleh saja kita tidak bersepakat soal ini. Bagi saya, kesantunan bukan urgensi.

Jika orang yang dianggap tak santun macam Pak Ahok satu hari terbukti juga tidak bersih, apakah prioritas saya atas kriteria pelayan masyarakat lantas berubah? Tidak. Saya mungkin akan menyesal pernah mendukung Pak Ahok. Tapi, dengan demikian kesantunan makinlah tidak revelan. Santun bisa korupsi, tidak santun juga bisa korupsi, jadi masihkah faktor kesantunan layak menjadi prioritas tertinggimu? If yes, then I wish you all the best and luck in the world with that.

We desperately need clean government above all else. CLEAN before all else. And that is exactly what I tweeted. Persepsi dan interpretasimu atas cuitan itu akan membawa ke arah mana pun yang kamu mau. Silakan saja. Saya tidak punya kendali soal itu. Yang jelas, bagi saya, soal arogan atau tidak, rajin ibadah atau tidak, ngomongnya ceplas-ceplos atau tertata, pandai berorasi atau bikin ngantuk, keras kepala atau lemah lembut, matanya bundar atau sipit atau juling, semua kualitas itu silakan berpuas di nomor kesekian sesudah kejujuran dan kebersihan bernegara.

Selamat memilih.

Update tanggal 16 Februari 2017: Burhannudin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, lewat akun Twitter-nya @BurhanMuhtadi, menunjukkan kepada saya sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Indikator tentang sifat kepemimpinan yang didamba masyarakat Indonesia. Terlihat jelas bahwa jujur dan bersih berada pada prioritas utama banyak orang, cukup jauh dibandingkan kriteria santun. Apparently the basic idea of this article is shared with many.

Terima kasih untuk akun @emhusnil di Twitter, yang secara tidak langsung, menggerakkan saya untuk menulis artikel ini. Untuk menanggapi cuitan saya, alih-alih memborbadir lewat tab mention seperti yang dilakukan oleh sejumlah orang/bot, dengan adab dan jernih @emhusnil menulis tanggapan di blognya. Itikad baik @emhusnil itu mengingatkan saya bahwa elaborasi memang terkadang dibutuhkan untuk melengkapi sepotong cuitan.

Untuk Mas Husnil, sedikit catatan, saya tidak merasa pendapat saya serupa dengan teman Anda yang mempermasalahkan terlalu santunnya Anies Baswedan. Sebagaimana yang bisa dibaca dan disimpulkan dari tulisan saya ini, santun/tak santun/terlalu santun bukanlah masalah bagi saya. Saya baru mulai punya masalah kalau kolak pisang yang saya makan kurang santan.

* Ilustrasi diambil dari sini.